JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM

Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Sun, 15 Jun 2025 00:00:00 +0000

Peninjauan terhadap kebijakan pendidikan memegang peran sntral dalam siklus kebijakan guna mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan dan sebagai dasar perumusan kebijakan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran evaluasi sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan pendidikan dan bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah konsep, model, dan pendekatan evaluasi serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya memberikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mengarahkan pada pengambilan keputusan berbasis data untuk perbaikan program di masa depan. Evaluasi yang dirancang secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dapat mendorong transformasi pendidikan yang adil dan berkualitas.

PROFESIONALISME GURU

ABDUL MUID, M.Bagus Ishaqi — Tue, 17 Jun 2025 00:00:00 +0000

Proesionalisme Guru merupakan kunci utama dalam menciptakan kualitas pendidikan yang bermutu. Guru Profesional tidak hanya memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai etika dalam praktik mengajar. Artikel ini bertujuan untuk membahas pengertian profesionalisme guru, karakteristik guru profesional, faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme, serta upaya-upaya peningkatan profesionalisme guru di era digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relavan. Hasil kajian menunjukan bahwa peningkatan profsionalisme guru harus menjadi agenda prioritas dalam sistem pendidikan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta dukungan intitusional.

Abstrac:
Teacher professionalism is the main key in creating quality education. Professional teachers not only have pedagogical, personality, social, and professional competencies, but are also able to implement ethical values in teaching practice. This article aims to discuss the definition of teacher professionalism, characteristics of professional teachers, factors that influence professionalism, and efforts to improve teacher professionalism in the digital era. The method used is a literature study from various relevant scientific sources. The results of the study show that improving teacher professionalism must be a priority agenda in the education system through ongoing training, certification, and institutional support.

Globalisasi Pendidikan Tinggi

ABDUL MUID, Kharis Abdur Rozzaq, Alfa Rohmah Salsabila, Mariono Dwi Saputro — Fri, 20 Jun 2025 00:00:00 +0000

Era Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap sektor Pendidikan, termasuk di Tingkat perguruan tinggi. Artikel ini bertujuan mengkaji fenomena privatisasi dan komersialisasi Pendidikan tinggi di Indonesia. Privatisasi dimaknai sebagai proses peralihan kepemikiran dari negara kepada swasta, sementara komersialisasi mengacu pada pengelolahan Pendidikan berbasis keuntungan. Penelitian ini mengulas pengertian, peran, serta dampak dari kedua fenomena tersebut terhadap system Pendidikan nasional. Ditemukan bahwa meskipun memiliki manfaat dalam hal efisiensi dan kompetitis, privatisasi dan komersialisasi juga menimbulkan persoalan serius, seperti mahalnya biaya Pendidikan, ketimbang akses, dan degradasi nilai-nilai Pendidikan.Diperlukan kebijakan Pendidikan yang berpihak pada keadilan social agar Pendidikan tinggi tetap inklusif dan berkualitas

Peran Negara Dalam Kebijakan Pendidikan Politik Di Indonesia

Abdul Muid, Nelly Fitroh Emiliyah, Nur Izzah, Rosydiyah Aini — Mon, 23 Jun 2025 00:00:00 +0000

Pendidikan politik merupakan elemen krusial dalam membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi. Negara memiliki peran sentral dalam merancang, mengatur, dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan politik demi menciptakan warga negara yang partisipatif, kritis, dan bertanggung jawab. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran negara dalam kebijakan pendidikan politik di indonesia, baik dari aspek regulasi, pelaksanaan program, hingga evaluasi dampaknya terhadap masyarkat. Dengan pendekatan kualitatif melalu studi literatur dan analisis isi. Artikel ini menemukan bahwa negara melalui kementrian pendidikan, kementrian dalam negeri, serta institusi lainya, telah merumuskan berbagai kebijakan strategis, termasuk kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik non formal, dan program sosialisasi politik. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan seperti politisasi pendidikan, ketimpangan akses, dan lemahnya pengawasan implementasi kebijakan. Artikel ini merekomendasikan peningkatan sinergi antar lembaga negara, penguwaatn kapasitas pendidikan politik, dan perluasan akses pendidikan politik yang inklusif. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam memeperbaiki kualitas demokrasi di indonesia melalui pendidikan politik yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Politik Kurikulum Madrasah Diniyah Dan Pondok Pesantren

Thu, 26 Jun 2025 00:00:00 +0000

Abdul Muid, Adetia Nurul Masithoh , Novi Tsaniyah Mufarrihah , Risydah Umdatul Khoiroh
Abdul11muid@gmail.com
adetianurulm@gmail.com
2021novi@gmail.com
risydah04umdatul.kh@gmail.com

Abstrak:
Penelitian ini mengkaji dinamika politik kurikulum dalam pendidikan Islam, terutama di madrasah diniyah dan pondok pesantren, dengan meneliti perubahan yang terjadi dari masa penjajahan Jepang sampai era reformasi. Kurikulum pendidikan Islam berfungsi tidak hanya sebagai alat pembelajaran, tetapi juga sebagai kontrol ideologi negara dan media pembentukan identitas nasional. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini mengungkap bahwa campur tangan pemerintah terhadap kurikulum institusi pendidikan Islam menghasilkan dualisme kurikulum, perubahan nilai-nilai tradisional, dan tantangan dalam menjaga otonomi serta identitas keislaman. Sebaliknya, kebijakan kurikulum juga menciptakan kesempatan untuk integrasi dengan sistem nasional, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses terhadap sumber daya dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan kurikulum yang seimbang antara nilai-nilai Islam tradisional dengan kebutuhan global dan kebijakan negara

MENGANALISIS DATA KUALITATIF

Mon, 23 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji penerapan metode kualitatif dalam memahami fenomena sosial secara mendalam. Melalui tekhnik observasi, , wawancara, dan dokumentasi, data diperoleh secara deskriptif dan kontekstual. Penerapan triangulasi meningkatkan validitas data dan keandalan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif efektif menggali makna subjektif yang tidak dapat diungkap oleh metode kuantitatif. Meski terdapat keterbatasan seperti potensi subjektivitas peneliti, validasi ketat dilakukan untuk menjaga keakuratan data. Penelitian ini menegaskan keunggulan metode kualitatif dalam menjelaskan realitas sosial yang kompleks.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Kompetensi Guru

Abdul Muid, Fitriyah Indah Abidah, Nur Istiyanah Hidayanti, Tantinatus Sholihah — Thu, 26 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi guru di UPT SDN 266 Gresik. Latar belakang studi ini didasari oleh permasalahan rendahnya mutu pendidikan, yang salah satu penyebab utamanya adalah kurang optimalnya kemampuan profesional para guru. Upaya peningkatan kompetensi menjadi hal yang esensial demi memperbaiki kualitas pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan kompetensi telah dijalankan melalui berbagai program seperti pelatihan, workshop, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta pelatihan berbasis daring. Sekitar 75% guru telah mengikuti pelatihan minimal satu kali dalam setahun, yang mencerminkan komitmen terhadap pengembangan diri secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya partisipasi guru senior, keterbatasan sarana digital dan akses internet, serta beban kerja administratif yang cukup tinggi. Kepala sekolah memainkan peran strategis dalam memberikan motivasi kepada guru, meskipun efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, relevansi materi pelatihan, budaya kolaboratif melalui MGMP, serta keberlanjutan sistem monitoring. Secara keseluruhan, meskipun program peningkatan kompetensi guru di UPT SDN 266 Gresik sudah berjalan, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari pihak sekolah dan lembaga pendidikan untuk memperbaiki sarana pendukung, menyesuaikan konten pelatihan dengan kebutuhan riil guru, serta membangun lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran berkesinambungan demi tercapainya pendidikan yang lebih berkualitas.

Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Abdul Muid, Rita Nur Halizah, Rosiyah, Khoril Waro — Sat, 28 Jun 2025 00:00:00 +0000

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh pihak terkait untuk membimbing, mengatur, dan mengembangkan sistem pendidikan demi pencapaian sasaran nasional. Elemen dasar dari kebijakan pendidikan mencakup pemahaman terhadap aspek filosofis, hukum, sosial, dan psikologis yang menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan. Teks ini membahas komponen-komponen penting dalam kebijakan pendidikan, seperti proses penyusunan, implementasi, dan penilaiannya, dengan memperhatikan perubahan sosial dan kebutuhan komunitas. Memahami konsep dasar ini sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan serta kelanjutan pembangunan pendidikan yang bersifat inklusif dan adil.